NUSAKAMBANGAN - Pejabat Struktural Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan ikuti komitmen Pembangunan Zona Integritas bersama kanwil Kemenkumham Jateng bertempat di Wisma Sari, Rabu (18/01).
Kanwil Kemenkumham Jateng terus menggelorakan terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca juga:
Mancing Mania di Pulau Nusakambangan
|
Komitmen tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin bersama Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan.
Selain itu, Kakanwil Kemenkumham Jateng juga menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas.
Plt kalapas Permisan Nusakambangan, Mardi Santoso turut hadir dan menandatangani komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas tersebut. Pejabat struktural Lapas Permisan juga turut hadir dalam acara di Wisma Sari ini.
Pada momen itu juga, Kepala UPT se Nusakambangan, Cilacap dan Eks Karesidenan Banyumas melakukan hal yang sama.
Kakanwil Kemenkumham Jateng mengungkapkan, kegiatan ini sebenarnya memungkinkan untuk dilaksanakan secara internal di masing-masing UPT. Namun, Yuspahruddin menilai, sebuah komitmen idealnya disaksikan oleh banyak pihak, sehingga menjadi sakral dan lebih mengikat.
"Kegiatan seperti ini memang seharusnya disaksikan banyak pihak. Harus disiarkan, harus disebarluaskan. Agar kita semua benar-benar berkomitmen melaksanakan janji yang telah kita tandatangani bersama, " ujar Yuspahruddin dalam sambutannya.
"Apa yang kita lakukan sekarang dilihat oleh banyak orang. Ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab untuk ditunaikan".
"Jangan sampai kegiatan yang selalu kita lakukan setiap tahun ini, hanya sebatas seremonial saja. Hanya sekedar formalitas. Kita harus benar-benar mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, " imbuhnya.
Kakanwil juga mengajak jajarannya untuk berkinerja tinggi untuk merealisasikan Resolusi Kemenkumham 2023 yakni Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai yang ditargetkan Pemerintah.
Hadir menyaksikan kegiatan, para Pejabat Administrasi Kantor Wilayah dan UPT se Nusakambangan, Cilacap serta UPT se Eks Karesidenan Banyumas.