Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

    Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS
    Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani

    JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual. Ia pun meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

    “Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya kira tidak cukup hanya dengan menggunakan pasal pidana penculikan. Tetapi juga harus dijerat dengan UU TPKS yang sudah resmi diundangkan, agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan, ” tegas Puan, Jumat (13/5/2022).

    Puan menegaskan, UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam KUHP. “Kasus ini harus menjadi contoh implementasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di lapangan, ” tegas mantan Menko PMK tersebut.

    Dengan hukuman yang berat, diharapkan akan menimbulkan efek jera baik untuk pelaku maupun pihak-pihak yang mencoba melakukan perbuatan serupa. “Ini persoalan yang sangat serius buat saya. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, ” ucapnya.

    Politisi PDI-Perjuangan tersebut menilai, pelaku telah melanggar banyak aturan termasuk terkait perlindungan anak. Menurutnya, penting sekali menjerat pelaku dengan UU TPKS dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Sebagai ibu dua anak hati saya seperti tersayat mendengar anak-anak diculik dan terpisah dari orangtuanya sampai berhari-hari, apalagi mendapat kabar anak-anak dilecehkan secara seksual, ” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan juga berharap kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pemangku kebijakan lainnya untuk pemulihan korban. Puan mengatakan, trauma healing untuk korban harus dilakukan sebaik-baiknya. “Pastikan agar peristiwa ini tidak meninggalkan trauma yang mempengaruhi masa depan anak. Menjadi tugas kita bersama agar anak korban penculikan dan pencabulan ini tidak mengalami dampak psikologis berkepanjangan, ” sebutnya. (sf)

    Puan Maharani DPR RI PDIP KETUA DPR RI
    Infopublik

    Infopublik

    Artikel Sebelumnya

    Rumah Kompetensi Indonesia: Magang atau...

    Artikel Berikutnya

    Irwan Fecho: Rekayasa Lalu Lintas Kunci...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 198

    Postingan Tahun ini: 1759

    Registered: Jul 16, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 174

    Postingan Tahun ini: 1157

    Registered: May 24, 2021

    Basory Wijaya

    Basory Wijaya

    Postingan Bulan ini: 107

    Postingan Tahun ini: 494

    Registered: Oct 11, 2021

    ARB Surabaya

    ARB Surabaya

    Postingan Bulan ini: 100

    Postingan Tahun ini: 327

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son

    Peningkatan Pelayanan Publik Jadi Prioritas Lapas Pasir Putih NK
    Petugas Lapas Pasir Putih Layani Warga Binaan Vidio call
    Miris Kondisi Ekonomi, Imam Masjid Nurul Mu'min Bette Desa Janganjangan Sudah 5 Bulan Tak Terima Insentif
    Komang Rena Akhirnya Terpilih secara Aklamasi Sebagai Ketua PHDI Pemurnian Masa Bakti 2022-2027

    Follow Us

    Recommended Posts

    Pondasi Rumah Asrokib Mulai di Garap Babinsa dan Warga
    Pelatih Renang Di Kabupaten Paser Kecewa, Atlitnya Minim Pasilitas
    Polsek Gampengrejo Sidak Sejumlah Pedagang Antisipasi Kelangkaan Migor
    Koramil Tengaran Bangun Jalan Penghubung Melalui Program TMMD
    Satgas TMMD Dan Masyarakat Bahu Membahu Kebut Pengecoran